Pemberian remisi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia kembali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah remisi yang diberikan kepada Ronald Tannur, terpidana kasus pembunuhan Dini Shafira.
Pemberian keringanan masa tahanan ini memicu reaksi keras dari keluarga korban, terutama adik Dini, yang menyatakan rasa kecewanya. Ia menilai, keputusan itu seolah melukai perasaan keluarga yang masih berduka dan belum mendapatkan keadilan sepenuhnya. “Nyawa kakak saya seakan tidak berarti. Hukuman yang sudah diputuskan saja terasa ringan, kini malah dikurangi lagi,” ungkapnya dengan nada emosional.
Luka yang Belum Pulih
Tragedi yang menimpa Dini Shafira meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Mereka masih berjuang untuk menerima kenyataan kehilangan orang tercinta akibat tindakan brutal Ronald. Kabar soal remisi justru membuka kembali luka lama, membuat keluarga merasa negara tidak cukup berpihak kepada korban.
Adik korban juga menuturkan bahwa hingga kini trauma masih melekat pada keluarganya. Setiap kali mengingat kejadian tersebut, rasa sakit seolah kembali hadir. “Kami sekeluarga masih berusaha bangkit, tapi berita seperti ini justru membuat kami semakin sulit berdamai,” katanya.
Polemik Sistem Remisi
Isu remisi bagi narapidana kasus berat, khususnya pembunuhan, memang sering menimbulkan polemik. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa pemberian remisi adalah hak setiap narapidana yang memenuhi syarat administrasi dan perilaku baik. Namun, di sisi lain, publik kerap menilai bahwa remisi semacam itu mengabaikan rasa keadilan, terutama bagi korban dan keluarganya.
Kasus Ronald Tannur mempertegas kembali pertanyaan lama: apakah semua narapidana layak mendapatkan remisi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban? Sejumlah pengamat hukum menilai seharusnya ada kebijakan yang lebih selektif, khususnya untuk tindak pidana yang merenggut nyawa orang lain.
Suara Masyarakat
Selain keluarga korban, masyarakat luas juga mengekspresikan kekecewaan mereka di media sosial. Banyak yang menilai bahwa keputusan ini semakin memperlihatkan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Tagar yang menuntut keadilan bagi Dini kembali ramai diperbincangkan.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa keadilan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, melainkan juga dari sisi korban yang sudah kehilangan nyawa. Pemberian remisi dianggap hanya menguntungkan pelaku, sementara keluarga korban dibiarkan menanggung beban seumur hidup.
Harapan untuk Perubahan
Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi aturan remisi. Banyak pihak menekankan bahwa kebijakan harus lebih berhati-hati, terutama bagi kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, korupsi besar, dan tindak pidana berat lainnya.
Keluarga korban sendiri berharap agar suara mereka tidak diabaikan. “Kami tidak meminta lebih, hanya ingin ada rasa keadilan. Hukuman seharusnya sebanding dengan perbuatan. Jangan sampai aturan remisi membuat orang dengan mudahnya menganggap enteng nyawa manusia,” ujar adik Dini.
Penutup
Kontroversi remisi Ronald Tannur menunjukkan bahwa sistem hukum masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara hak narapidana dan keadilan bagi korban. Kasus ini menjadi refleksi bahwa rasa keadilan bukan hanya persoalan prosedural, melainkan juga persoalan nurani dan empati.
Selama evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh, kasus-kasus serupa kemungkinan akan terus muncul dan berpotensi melukai hati banyak keluarga korban di Indonesia.